Pulitik: Béda antara owahan

Konten dihapus Konten ditambahkan
Arupako (parembugan | pasumbang)
c éjaan, replaced: Indonesia → Indonésia (6) using AWB
c éjaan using AWB
Larik 1:
{{PolitikPulitik}}
'''Pulitik''' utawa '''politikpulitik''' iku [[proses]] nggawé lan pembagéan [[kakuwasan]] jroning [[masyarakat]] kang antara liya awujud proses [[ngrumusaké kawicaksanan]], utamané jroning [[nagara]]. Dhéfinisi iki minangka upaya nggandhèngaké sawetara [[dhéfinisi]] kang béda-béda bab [[hakikat]] pulitik kang dikenal jroning [[Èlmu pulitik]].
 
Pulitik iku [[seni]] lan [[ngèlmu]] kanggo ngrengkuh kakuwasan sacara [[konstitusional]] utawa sacara [[nonkonstitusional]].
Larik 14:
== Èlmu pulitik ==
=== Téori pulitik ===
[[Téori politikpulitik]] iku kajian bab konsep nentokaké tujuan pulitik, piyé carané nggayuh tujuan mau sarta kabèh konsekuensiné. BahasanBasan bab Teori Pulitik antara liya [[filsafat pulitik]], konsep bab [[Sistem Pulitik]], [[nagara]], [[masyarakat]], [[kadhaulatan]], [[kakuwasan]], [[legitimasi]], [[lembaga nagara]], [[owah-owahan sosial]], [[pembangunan pulitik]], [[perbandingan pulitik]], lll.
 
Akèh banget wangun sistem pulitik kang dikembangaké déning nagara-nagara ing donya antara liya: [[anarkisme]],[[autoritarian]], [[dhémokrasi]], [[diktatorisme]], [[fasisme]], [[federalisme]], [[feminisme]], [[fundamentalisme keagamaan]], [[globalisme]], [[imperialisme]], [[kapitalisme]], [[komunisme]], [[liberalisme]], [[libertarianisme]], [[marxisme]], [[meritokrasi]], [[monarki]], [[nasionalisme]], [[rasisme]], [[sosialisme]], [[theokrasi]], [[totaliterisme]], [[oligarki]] dsb.
Larik 23:
Pamilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga dhémokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
 
Persoalan utama dalam nagara yang tengah melalui proses transisi menuju dhémokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan dhémokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma dhémokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politikpulitik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
 
Untuk melembagakan dhémokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh nagara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.-->
Larik 34:
Peran perusahaan multinasional seperti [[Monsanto]] dalam [[WTO]] (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonésia. [[Transparancy International]] laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonésia mempunyai pengaruh yang besar.
 
[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh nagara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politikpulitik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politikpulitik cenderung menjadi unipolar dengan [[Amerika Serikat]] sebagai kekuatan [[Hiper Power]], PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan [[multilateral]] dan bukan tindakan [[unilateral]] atau sepihak. Upaya [[AS]] untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu [[Irak]] dengan melibatkan [[PBB]], merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
 
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisipulisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. PolisiPulisi PBB ini yang menjadi Civpol ([[Civilian Police]]/polisipulisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonésia.
 
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politikpulitik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya ''pemerintahan'' dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu nagara ([[konfederasi]]?).-->
 
== Masyarakat ==