Serangan Umum 1 Maret 1949: Béda antara owahan

*Kemenangan taktis BelandaWalanda<!--Serangan TNI berhasil ditahan dengan kerugian minimal-->

|combatant2={{nagaranama|BelandaWalanda}}

untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonésia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonésia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral [[pasukan]] [[BelandaWalanda]] serta membuktikan pada dunia [[internasional]] bahwa [[Tentara Nasional Indonésia]] (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. [[Soeharto]] pada waktu itu sebagai komandan [[brigade X]]/[[Wehrkreis III]] turut serta sebagai pelaksana lapangan di wewengkon [[Yogyakarta]].

Kurang lebih satu bulan setelah [[Agresi Militer BelandaWalanda II]] yang dilancarkan pada bulan [[Desember]] [[1948]], TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara BelandaWalanda yang dimulai dengan memutuskan [[telepon]], merusak jalan [[kereta api]], menyerang [[konvoi]] BelandaWalanda, serta tindakan sabotase lainnya.

BelandaWalanda terpaksa memperbanyak pos-pos disepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan BelandaWalanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerahlaladan [[republik]] yang kini merupakan medan [[gerilya]]. Dalam keadaaan pasukan BelandaWalanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap BelandaWalanda.

Sekitar awal [[Februari]] [[1948]] di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr. [[Wiliater Hutagalung]] - yang sejak [[September]] [[1948]] diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan pesiapan gerilya di wewengkon Divisi II dan III - bertemu dengan Panglima Besar [[Sudirman]] guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan [[PBB]] dan penolakan [[BelandaWalanda]] terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonésia sudah tidak ada lagi. Melalui [[Radio Rimba Raya]], Panglima Besar [[Sudirman]] juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar [[Sudirman]] menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna meng-counter propaganda BelandaWalanda.

Pemikiran yang dikembangkan oleh [[Hutagalung]] adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Nagara Republik Indonésia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonésia – [[PDRI]]), ada organisasi [[TNI]] dan ada tentaranya. Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh BelandaWalanda, dan harus diketahui oleh [[UNCI]] (United Nations Commission for Indonésia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Nagara Republik Indonésia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonésia, yang dapat berbasa [[Inggris]], [[BelandaWalanda]] atau [[Perancis]]. Panglima Besar [[Sudirman]] menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III.

Letkol. dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari guna membantu merawat Panglima Besar [[Sudirman]], sebelum kembali ke markasnya di [[Gunung Sumbing]]. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar [[Sudirman]], dalam rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wewengkon Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal [[18 Februari]] [[1949]] di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. [[Bambang Sugeng]], dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. [[Sarbini Martodiharjo]], dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. [[K.R.M.T. Wongsonegoro]], Residen [[Banyumas]] [[R. Budiono]], Residen [[Kedu]] [[Salamun]], Bupati [[BanjarnagaraBanjarnegara]] [[R. A. Sumitro Kolopaking]] dan Bupati [[Sangidi]].

# [[Yogyakarta]] adalah Kutha krajan [[RI]], sehingga bila dapat ''direbut'' walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonésia melawan BelandaWalanda.

# Keberadaan banyak wartawan asing di [[HotelHotèl Merdeka]] [[Yogyakarta]], serta masih adanya anggota delegasi [[UNCI]] [[(KTN)]] serta pengamat militer dari PBB.

# Langsung di bawah wewengkon Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerahlaladan operasi.

Selain itu sejak dikeluarkan [[Perintah Siasat]] tertanggal [[1 Januari]] [[1949]] dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III, untuk selalu mengadakan serangan terhadap tentara [[BelandaWalanda]], telah dilancarkan beberapa serangan umum di wewengkon Divisi III/GM III. Seluruh Divisi III dapat dikatakan telah ''terlatih'' dalam menyerang pertahanan tentara BelandaWalanda.

Selanjutnya dibahas, pihak-pihak mana serta siapa saja yang perlu dilibatkan. Untuk skenario seperti disebut di atas, akan dicari beberapa pemuda berbadan tinggi dan tegap, yang lancar berbasa [[BelandaWalanda]], [[Inggris]] atau [[Prancis]] dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI dari mulai sepatu sampai topi. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke HotelHotèl Merdeka guna ''menunjukkan diri'' kepada anggota-anggota [[UNCI]] serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotelhotèl tersebut. Kolonel [[Wiyono]], Pejabat Kepala Bagian PEPOLIT Kementerian Pertahanan yang juga berada di [[Gunung Sumbing]] akan ditugaskan mencari pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terutama yang fasih berbasa [[BelandaWalanda]] dan [[Inggris]].

Hal penting yang kedua adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan [[Tentara Nasional Indonésia]] terhadap tentara [[BelandaWalanda]], terutama terhadap [[Yogyakarta]], Kutha krajan [[Republik]]. Dalam menyebarluaskan berita ini ke dunia internasional maka dibantu oleh Kol. [[T.B. Simatupang]] yang bermarkas di Pedukuhan [[Banaran]], désa [[Banjarsari]], untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI ([[AURI]]) di [[Playen]], dekat [[Wonosari]], agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas [[Yogyakarta]] segera disiarkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat. Diperkirakan apabila [[BelandaWalanda]] melihat bahwa [[Yogyakarta]] diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan [[BelandaWalanda]] yang kuat seperti [[Magelang]], [[Semarang]] dan [[Solo]]. Jarak tempuh (waktu itu) [[Magelang]] - [[Yogya]] hanya sekitar 3 - 4 jam saja; [[Solo]] - [[Yogya]], sekitar 4 - 5 jam, dan [[Semarang]] - [[Yogya]], sekitar 6 - 7 jam. [[Magelang]] dan [[Semarang]] (bagian Barat) berada di wewengkon kewenangan Divisi III GM III, namun [[Solo]], di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Kolonel [[Gatot Subroto]]. Oleh karena itu, serangan di wewengkon Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan [[BelandaWalanda]] dari [[Solo]] dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat.

Walaupun dengan risiko besar, [[Mas Sutardjo Kertohadikusumo|Sutarjo Kartohadikusumo]], Ketua [[DPA]] yang juga adalah Ketua [[PMI]] (Palang Merah Indonésia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front. Beberapa dhokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh [[BelandaWalanda]] dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan ''Wehrkreise'' II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing. Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di [[Gunung Sumbing]] pada [[18 Februari 1949]] kepada Panglima Besar [[Sudirman]] dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel [[Gatot Subroto]].

Pertama-tama rombongan singgah di tempat Kol. [[Wiyono]] dari PEPOLIT, yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi, dan memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbasa [[BelandaWalanda]], [[Inggris]] atau [[Prancis]] yang akan diberi pakaian perwira TNI. Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan tiba di Pedukuhan [[Banaran]] mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Simatupang. Selain anggota rombongan [[Bambang Sugeng]], dalam pertemuan tersebut hadir juga Mr. [[Ali Budiardjo|M. Ali Budiarjo]], yang kemudian menjadi ipar Simatupang.

Brigade IX di bawah komando Letkol [[Achmad Yani]], diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan BelandaWalanda dari [[Magelang]] ke [[Yogyakarta]]. Tanggal [[19 Februari]] [[1949]]. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli [[BelandaWalanda]]. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap désa. Dari Banaran rombongan menuju wewengkon [[Wehrkreise III]] melalui pegunungan [[Menoreh]] untuk menyampaikan perintah kepada Komandan [[Wehrkreis III]] Letkol. [[Suharto]]. [[Bambang Sugeng]] beserta rombongan mampir di [[Pengasih]], tempat kediaman mertua [[Bambang Sugeng]] dan masih sempat berenang di telaga yang ada di dekat [[Pengasih]] (Keterangan dari [[Bambang Purnomo]], adik kandung alm. [[Bambang Sugeng]], yang kini tinggal di [[Temanggung]]). Pertemuan dengan Letkol. [[Suharto]] berlangsung di [[Brosot]], dekat [[Wates]]. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol. [[Bambang Sugeng]], Perwira Teritorial Letkol. dr. [[Wiliater Hutagalung]] beserta ajudan Letnan [[Amron Tanjung]], Komandan [[Wehrkreise III]]/[[Brigade X]] Letkol. [[Suharto]] beserta ajudan. Kepada [[Suharto]] diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal [[25 Februari]] dan [[1 Maret]] [[1949]]. Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kol. [[Wiyono]] dari Pepolit Kementerian Pertahanan.

Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota [[Yogyakarta]] (ibu kota nagara) pada tanggal [[1 Maret]] [[1949]], dibawah pimpinan Letnan Kolonel [[Suharto]], Komandan [[Brigade 10]] daerahlaladan [[Wehrkreise III]], setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], Kepala [[Daerah Istimewa Yogyakarta]].

Tanggal [[1 Maret]] [[1949]], pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wewengkon Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Kutha krajan Republik, [[Yogyakarta]], serta koar-besaran oleh pasukan [[Brigade X]] yang diperkuat dengan satu Batalyon dari [[Brigade IX]], sedangkan serangan terhadap pertahanan [[BelandaWalanda]] di [[Magelang]] dan penghadangan di jalur [[Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama [[Magelang]], sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel [[Bambang Sugeng]] kepada Komandan [[Wehrkreis I]], Letkol [[Bahrun]] dan Komandan [[Wehrkreis II]] Letkol [[Sarbini]]. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wewengkon Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota [[Solo]], guna mengikat tentara BelandaWalanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke [[Yogyakarta]].

Serangan terhadap kota [[Solo]] yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan [[BelandaWalanda]] di [[Solo]] sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari [[Solo]] ke [[Yogyakarta]], yang sedang diserang secara besar-besaran – [[Yogyakarta]] yang dilakukan oleh [[Brigade IX]], hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan [[BelandaWalanda]] dari [[Magelang]] ke [[Yogyakarta]]. Tentara [[BelandaWalanda]] dari [[Magelang]] dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di [[Yogyakarta]] sekitar pukul 11.00.

Dari pihak [[BelandaWalanda]], tercatat 6 orang tewas, dan diantaranya adalah 3 orang anggota pulisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Segera setelah pasukan [[BelandaWalanda]] melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram.

Dalam serangan terhadap [[Yogya]], pihak [[Indonésia]] mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota pulisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah BelandaWalanda [[De Wappen Broeder]] terbitan [[Maret]] [[1949]], korban di pihak BelandaWalanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka.

Mr. [[Alexander Andries Maramis]], yang berkedudukan di [[New Delhi]] menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari [[Burma]], mengenai serangan ''besar-besaran'' [[Tentara Nasional Republik Indonésia]] terhadap [[BelandaWalanda]]. Berita tersebut menjadi ''Headlines'' di berbagai media cetak yang terbit di [[India]]. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada dr. W. Hutagalung, ketika bertemu di tahun 50-an di [[Pulo Mas]], [[Jakarta]].

Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonésia, mempermalukan BelandaWalanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi [[Serangan Umum Surakarta]] yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada BelandaWalanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan ''kavelerie'', persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang ''menyegel'' nasib [[Hindia BelandaWalanda]] untuk selamanya.

Hingga awal tahun 1970-an, serangan atas [[Yogyakarta]] 1 Maret 1949, sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di [[Medan]] ([[Medan Area]], [[Oktober]] [[1945]]), [[Palagan Ambarawa]] ([[12 Desember|12]] – [[15 Desember]] [[1945]]), [[Bandung Lautan Api]] ([[April]] [[1946]]), Perang [[Puputan Margarana]] [[Bali]] ([[20 November]] [[1946]]), [[Pertempuran 5 hari 5 malam]] di [[Palembang]] ([[1 Januari|1]] – [[5 Januari]] [[1947]]) dan juga tidak melebihi semangat berjuang [[Divisi Siliwangi]], ketika melakukan ''long march'', yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan – sebagian bersama keluarga mereka - dari [[Yogyakarta]]/[[Jawa Tengah]] ke [[Jawa Barat]], dalam rangka melancarkan operasi [[Wingate]] untuk melakukan perang gerilya di [[Jawa Barat]], setelah [[BelandaWalanda]] melancarkan [[Agresi II]] tanggal [[19 Desember]] [[1948]]. Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerahlaladan lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonésia adalah perjuangan ''arek - arek Suroboyo'' pada [[Pertempuran di Surabaya]] / [[Peristiwa 10 November]] [[1945]], yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal [[10 November]] sebagai [[Hari Pahlawan]].

Serangan tersebut melibatkan berbagai pihak, bukan saja dari Angkatan Darat, melainkan juga [[AURI]], Bagian Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah (Pejabat [[PDRI]] di [[Jawa]]) dan Pepolit dari Kementerian Pertahanan. Pasukan yang terlibat langsung dalam penyerangan terhadap Yogyakarta adalah dari [[Brigade IX]] dan [[Brigade X]], didukung oleh pasukan [[Wehrkreis I]] dan II, yang bertugas mengikat BelandaWalanda dalam pertempuran di luar [[Wehrkreis III]], guna mencegah atau paling tidak memperlambat gerakan bantuan mereka ke Yogyakarta. Tidak mungkin seorang panglima atau komandan, tidak mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di bawah komandonya, untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Perlu diingat, ketika [[BelandaWalanda]] menduduki Kutha krajan [[RI]], [[Yogyakarta]], tanpa perlawanan dari [[TNI]], karena dari semula telah diperhitungkan, kekuatan [[TNI]] tidak sanggup menahan serangan [[BelandaWalanda]]. Juga tidak mungkin seorang panglima atau komandan pasukan memerintahkan melakukan serangan terhadap suatu sasaran musuh yang kuat, tanpa memikirkan perlindungan belakang. Selain itu, juga penting masalah logistik; suply (pasokan) perlengkapan dan perbekalan untuk ribuan pejuang serta perawatan medis yang melibatkan beberapa pihak di luar [[TNI]].

Instruksi Rahasia tersebut merupakan kelanjutan dari Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, untuk antara lain: "... mengadakan perlawanan serentak terhadap BelandaWalanda sehebat-hebatnya... yang dapat menarik perhatian dunia luar...".

Dokumen ketiga yang membuktikan bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, adalah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan [[Wehrkreis I]] (Letkol. [[Bachrun]]) dan II (Letkol. [[Sarbini]]), untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara [[BelandaWalanda]] di daerahlaladan masing-masing, dalam upaya untuk mengurangi bantuan BelandaWalanda ke Yogyakarta dan tekanan BelandaWalanda terhadap pasukan Republik di wewengkon Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta, setelah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949.

Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, cocok dengan catatan harian [[Simatupang]] tertanggal 18 Februari 1949 yang dimuat dalam buku Laporan dari [[Banaran]], di mana tertera: Kolonel [[Bambang Sugeng]], yang sedang mengunjungi daerahlaladan [[Yogyakarta]] (dia adalah Gubernur Militer daerahlaladan [[Yogyakarta]] - [[Kedu]] - [[Banyumas]] - [[Pekalongan]] - sebagian dari [[Semarang]]) datang dan bermalam di [[Banaran]].

Memang tidak semua prajurit dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar yang menjadi incaran tentara [[BelandaWalanda]]. Akan tetapi pucuk pimpinan militer dan sipil, dapat selalu berkomunikasi dengan Jenderal [[Sudirman]], walaupun tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah, bahkan di beberapa tempat, hanya satu atau dua hari saja. Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh Kapten [[Soepardjo Rustam|Suparjo Rustam]], ajudan Panglima Besar [[Sudirman]], tercatat kegiatan Panglima Besar, antara lain:

"Tanggal 27.12.1948. Meninggalkan désa [[Karangnongko]] (di [[sungai Brantas]], [[Jawa Timur]]) dan pindah ke désa di lereng [[Gunung Wilis]]. Pak Dirman mengutus Kolonel [[Bambang Supeno]] supaya mencari hubungan dengan Pemerintah pusat di [[Jawa]], yang menurut kabar ada di [[gunung Lawu]]. Tidak lama setelah Kol. [[Bambang Supeno]] berangkat, datang pula Kol. [[Sungkono]] (Panglima Divisi/Gubernur Militer Jawa Timur). Tanggal 10.1.1949, [[Bambang Supeno]] kembal. Tanggal 11.1.1949 di désa [[Wayang]], pertemuan dengan Menteri Pembangunan [[Supeno]] dan Menteri Kehakiman [[Susanto Tirtoprojo]]. Selama beberapa hari setelah tanggal 12.1.1949 banyak tamu-tamu dari berbagai kota dan daerahlaladan datang menemui Pak Dirman.”

"Tanggal 8.2.1949, di désa [[Pringapus]]. Mengirimkan beberapa orang ke [[Yogyakarta]], di antaranya [[Harsono Cokroaminoto]] untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai pulitik, Letnan [[Basuki]] dan dr. [[Suwondo]] (dhokter pribadi Panglima Besar) untuk mencari obat-obatan, Kapten [[Cokropanolo]] untuk menghadap Sri Sultan … Orang-orang yang dikirim ke Yogya hampir semuanya ditangkap [[BelandaWalanda]], yang tidak ditangkap hanya dr. [[Suwondo]] dan Kapten [[Cokropranolo]].

Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh ajudan Panglima Besar terlihat, bahwa Panglima Divisi/Gubernur Militer serta pembesar sipil, dapat selalu mengetahui keberadaan Panglima Besar, dan Panglima Besar dapat mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan militer dan sipil, seperti beberapa menteri yang tidak ditangkap [[BelandaWalanda]].

Buku yang diterbitkan [[SESKOAD]], [[Serangan Umum 1 Maret 1949]] di [[Yogyakarta]], mengandung sangat banyak kontroversi. Di satu sisi, buku tersebut dilengkapi dengan berbagai dokumen otentik yang sangat penting, namun di sisi lain, kesimpulan yang diambil hanya mengarah kepada yang telah digariskan oleh penguasa waktu itu, yaitu: Pemrakarsa dan Komandan Operasi Serangan Umum adalah Suharto. Banyak dokumen dilampirkan dalam buku tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh Panglima [[Divisi III]]/Gubernur Militer III Kolonel [[Bambang Sugeng]], yaitu Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949, dan yang terpenting adalah Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, di mana jelas tertera Instruksi kepada Komandan DaerahLaladan III Letkol [[Suharto]] dan Komandan DaerahLaladan I Letkol. [[M. Bachrun]]. Di samping kedua surat tersebut, Perintah Siasat yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 1949 menunjukkan, bahwa Bambang Sugeng tetap memegang kendali operasi dan selalu melibatkan seluruh potensi yang ada di bawah komandonya.

Serangan yang akan dilaksanakan oleh [[Wehrkreis III]] sesungguhnya merupakan operasi sentral dari seluruh operasi yang dilaksanakan oleh GM III Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Pasukan tetangga yang pada saat itu sedang melaksanakan operasi untuk mengimbangi serangan [[Wehrkreis III]] ialah pasukan GM II yang melaksanakan operasi di daerahlaladan [[Surakarta]] dan [[Wehrkreis II]] [[Divisi III]] yang melaksanakan operasi di daerahlaladan [[Kedu]]/[[Magelang]].

Di beberapa bagian, buku [[SESKOAD]] berusaha untuk tidak mengabaikan peran HB IX, di mana disebutkan, bahwa selain [[Suharto]], HB IX sangat rajin mendengarkan siaran radio luar negeri. Juga berdua mempunyai gagasan untuk segera mengadakan serangan umum, sejalan dengan Surat Perintah Siasat No. 4 dari Panglima Divisi III Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Hanya yang mengherankan adalah disebutkannya Perintah Siasat No. 4 tertanggal 1 Januari 1949, dan bukan Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang secara eksplisit menyebutkan Instruksi dari Panglima Divisi [[Bambang Sugeng]] kepada Komandan DaerahLaladan (Wehrkreis) III, Letnan Kolonel [[Suharto]], untuk melakukan serangan atas Kutha krajan [[Yogyakarta]] antara tanggal 25 Februari - 1 Maret 1949.

... Apalagi ketika ia mendengar berita dari siaran radio luar negeri, bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonésia dengan BelandaWalanda akan dibicarakan di forum [[PBB]]. Bagaimana caranya untuk memberi tahu kepada dunia internasional bahwa RI masih hidup, bahwa BelandaWalanda sama sekali tidak menguasai keadaan. Ia kemudian mendapat satu akal ...

Sebenarnya, bila mengenal sosok HB IX yang dikenal sangat low profile dan dekat dengan rakyat, sangat diragukan bahwa HB IX akan menyetujui semua langkah yang ditempuh untuk menciptakan suatu legenda baru untuk mengkultuskan dirinya. Versi ini juga mengekspos, seolah-olah serangan terhadap [[Yogyakarta]] tersebut menjadi tindakan, yang memaksa [[BelandaWalanda]] kembali ke meja perundingan di [[PBB]] di [[Lake Success]] (Tempat bersidang Dewan Keamanan pada waktu itu adalah [[Lake Success]], [[Amerika Serikat]], dan [[Paris]], [[Prancis]]).

Brigjen. (Purn.) [[Marsudi]] seperti dikutip berbagai media, a.l. situs web koridor.com tertanggal 23 Juni 2000, menyebutkan, bahwa [[Hamengku Buwono IX]] yang memberikan perintah kepada Suharto. Koridor.com menuliskan:"Salah satu pelaku Serangan Oemoem (SO) 1 Maret Brigjen (Purn) [[C Marsoedi]] menegaskan, ide serangan terhadap kekuatan militer [[BelandaWalanda]], yang menduduki kutha krajan RI [[Yogyakarta]]; pada Siang hari datang dari [[Sri Sultan Hamengku Buwono IX]].

Selain itu, pernyataan [[Marsudi]] telah terbantah oleh keterangan HB IX sendiri, yang menyebutkan bahwa HB IX dapat berhubungan dengan Panglima Besar [[Sudirman]]. Sebagai komandan Sub-Wehrkreis dengan pangkat Letnan, Marsudi tidak termasuk jajaran yang dapat atau boleh mengetahui persembunyian Panglima Besar [[Sudirman]], yang menjadi sasaran utama tentara BelandaWalanda. Bahkan atasannya sendiri, yaitu Letkol [[Suharto]], juga tidak termasuk jajaran yang dapat mengetahui tempat persembunyian Panglima Besar.

Mereka yang pernah ikut gerilya pasti melihat, bahwa hal-hal yang diungkapkan di atas, tidak mungkin dilakukan, yaitu orang yang tidak berada di garis komando memberikan perintah langsung kepada seorang komandan pasukan untuk melaksanakan suatu serangan besar, tanpa sepengetahuan atasan komandan pasukan tersebut, apalagi operasi militer tersebut melibatkan berbagai pasukan yang tidak di bawah komando yang bersangkutan. Bahkan juga angkatan lain, selain Angkatan Darat, dalam hal ini [[AURI]] di [[Playen]] yang memiliki pemancar radio. Dari otobiografi almarhum Marsekal Madya TNI (Purn.) [[Budiarjo]], mantan Menteri Penerangan, dan buku Simatupang yang terbit pertama kali tahun 1960, jelas menunjukkan ikutsertanya Kolonel [[Simatupang]], Wakil Kepala Staf Angkatan Perang dalam perencanaan dan persiapan. Selain itu masih ada dokumen tertanggal 18 Februari 1949, yang sangat jelas menuliskan perintah kepada komandan DaerahLaladan I ([[Wehrkreis I]]) untuk mengadakan serangan atas "Iboekota [[Yogyakarta]]" antara tanggal 25 Februari - 1 Maret 1949. Pemberi perintah adalah [[Panglima Divisi III]]/[[Gubernur Militer III]] Kolonel [[Bambang Sugeng]].

Dari semua keterangan dan bukti yang ada, pertempuran di dalam kota [[Yogyakarta]] hanya berlangsung paling lambat hingga sekitar pukul 11.00, karena pada saat itu bantuan tentara [[BelandaWalanda]] dari [[Magelang]] telah tiba di [[Yogyakarta]]. Film yang dibuat tahun limapuluhan mengenai serangan tersebut berjudul "[[6 jam di Yogya]]", masih mendapat masukan dari beberapa perwira di jajaran atas, sehingga jalan ceriteranya cukup otentik. Serangan dimulai tepat pukul 06.00, dan apabila pertempuran berlangsung sekitar enam jam, berarti memang paling lambat berakhir sekitar pukul 12.00. Dengan demikian, sangat tidak mungkin perintah penghentian pertempuran diberikan sore hari.

Walaupun dengan menyatakan bahwa instruksi tersebut berdasarkan perintah HB IX, yang notabene tidak ada di garis komando [[Divisi III]], sangat diragukan, bahwa Letnan Kolonel [[Suharto]], yang hanya Komandan Brigade dapat memberikan instruksi, perintah atau apapun namanya kepada para atasannya. Juga adalah suatu hal yang tidak mungkin, bahwa HB IX telah menetapkan tanggal penyerangan, tanpa membahas terlebih dahulu dengan pimpinan militer dan sipil lain, berapa kekuatan pasukan yang dapat dikerahkan oleh Suharto dan bagaimana perlindungan belakang atas kemungkinan bantuan tentara BelandaWalanda dari kota lain seperti [[Magelang]], [[Semarang]] dan [[Solo]], serta dukungan logistik dan paramedis yang diperlukan untuk suatu operasi militer besar-besaran.

"... kemudian Presiden dan Wapres di [[Gedung Agung]] ditangkap dan diasingkan sehingga mutlaklah kala itu kedudukan "pemerintah" kita diserahkan pada [[Syafruddin Prawiranagara]] dilain fihak kedudukan kiranya tinggal Mentri Koordinator Keamanan yang dijabat oleh [[Sri Sultan HB IX]], merupakan pimpinan [[RI]] yang tetap di [[Yogyakarta]], dimana [[kraton]] berada maka praktis perjuangan kita hanya menggunakan jalan Diplomasi Pulitik kepada dunia Internasional/[[PBB]], dimana hal ini semenjak perpindahan pemerintah [[RI]] di Yogya tersebut [[Sri Sultan HB IX]] dengan telah terbentuknya Laskar Mataram tanggal 7 Oktober 1945 kiranya menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yang dikomandoi oleh satuan [[Wehrkreis]]. Demikianlah sebagai seorang Nagarawan yang matang dalam Kalkulasi dan Strategi perjuangan yang didukung dengan Kewenangan sebagai Mentri Koordinator Keamanan maka mulailah beliau menyusun rancangan sengan menggunakan beberapa faktor pendukung yang masih ada serta kelemahan dan Point of Return yaitu semisal pendapat BelandaWalanda yang mengatakan Pemerintah [[RI]] telah "hilang" semenjak [[Sukarno]]-[[Hatta]] diasingkan Posisi [[TNI]] sudah sangat "lemah" dan Unforce tidak bisa lagi sebagai benteng penjaga Nagara dan Pemerintah, kekacauan terjadi dimana-mana, "kemiskinan" ekonomi-sosial yang cukup parah mengakibatkan pemerintah dianggap gagal mengelola nagara dan masyarakat, maka kiranya dengan minimalnya pendukung ini yang nota bene semua nilai-nilai tersebut didistribusikan kepada International Law pada waktu itu sebagai dasar akhir maka Sri Sultan berpendapat bahwa distribusi dari Aturan Internasional tersebutlah terletak kelemahan kita sekaligus "Jalan Keluar" dari "kemiskinan", jadi beliau mendasarkan pada dasar hukumnya dan bukan pada level indikasinya ..."

Menurut tulisan ini, Laskar Mataram yang terbentuk tanggal 7 Oktober 1945, menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yang dikomandoi oleh satuan [[Wehrkreis]]. Agak mengherankan, karena dalam banyak penulisan buku sejarah perjuangan, tidak pernah disinggung peranan Laskar Mataram tersebut. Memang ketika [[BelandaWalanda]] melancarkan agresi militernya tanggal 19 Desember 1948, [[Re-Ra]] (Reorganisasi - Rasionalisasi) di tubuh [[TNI]] belum tuntas, sehingga masih banyak laskar dan satuan bersenjata, yang belum dilebur atau diintegrasikan ke [[TNI]].

memang, adalah suatu novum, yaitu"...T.B. Simatupang, yang diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud.." Namun, para pakar sejarah terebut tidak melampirkan bukti atau dokumen yang dapat mendukung kebenaran "kesaksian" tersebut, karena hingga kini tidak ada tercatat di dokumen mana pun mengenai instruksi/perintah Hamengku Buwono IX kepada Kolonel Simatupang. Demikian juga catatan Simatupang, yang tidak pernah menyebutkan adanya pertemuan dengan HB IX atau perintah dari HB IX dan bahkan tidak selama berlangsungnya perang gerilya, Simatupang tidak pernah menulis adanya peran HB IX dalam perlawanan bersenjata. Selain itu, Simatupang juga tidak menulis nama perwira AURI yang ditemuinya di Playen. Seandainya ada perintah tersebut, tentu Simatupang mencatat dalam buku hariannya, dan yang dicatatnya adalah pertemuan dengan Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/GM III yang menyampaikan rencana untuk menyerang Yogyakarta, dan dalam catatan harian mengenai kedatangannya di Wiladek, Simatupang menulis:..Tanggal 1 Maret 1949, setelah kami melalui Kota-Kabupatèn Wonosari, yang telah dibumihanguskan, maka kami tiba di Wiladek tidak jauh dari Ngawen. Di Wiladek kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali dan Ir. Dipokusumo, yang bersama-sama memimpin Staf Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka menunggu-nunggu kabar dari Yogyakarta, sebab hari itu juga, yakni tanggal 1 Maret 1949, pasukan-pasukan kita akan melancarkan "SO" atau serangan umum (oemoem) atas kota. Inilah serangan yang beberapa waktu yang lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali dan Dipokusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan "SO" ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatera dan New Delhi, yang kemudian akan berita itu kepada dunia. Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana BelandaWalanda sedang ngotot, maka sebuah berita yang agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek sangat baik bagi kita…

Untuk meletakkan sesuai proporsinya, perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa "Serangan Spektakuler" -bahkan seluruh serangan umum di wewengkon Divisi III- tersebut bukanlah pemicu perundingan antara BelandaWalanda dan Republik Indonésia. Agresi BelandaWalanda yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, dilakukan saat perundingan antara Indonésia dan BelandaWalanda sedang berlangsung. Perundingan tersebut difasilitasi oleh Komisi Jasa Baik Dewan Keamanan PBB, yang waktu itu lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Nagara (KTN). Namun, keberhasilan "Serangan Umum" (serangan secara besar-besaran yang serentak dilancarkan) di seluruh wewengkon Divisi II dan III, termasuk "serangan spektakuler" terhadap Yogyakarta dan hampir bersamaan dilakukan di wewengkon Divisi I dan IV, menambah jumlah keberhasilan serangan Tentara Nasional Indonésia (TNI) di seluruh Indonésia, sebagai bukti bahwa TNI masih ada.

Keberhasilan "Serangan Umum" tersebut adalah berkat kerjasama serta dukungan berbagai pihak. Sangat banyak orang dan pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, sehingga bukan hanya satu atau dua orang saja yang berjasa, melainkan banyak sekali. Juga tidak hanya Angkatan Darat saja yang terlibat, melainkan juga Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan sendiri serta pimpinan sipil, untuk memasok perbekalan bagi ribuan pejuang. Dan yang terpenting, adanya dukungan rakyat Indonésia di daerahlaladan-daerahlaladan pertempuran.

Sebenarnya latar belakang serangan 1 Maret atas Yogyakarta, Kutha krajan RI waktu itu yang diduduki BelandaWalanda, tidak perlu menjadi kontroversi selama lebih dari duapuluh tahun, apabila beberapa pelaku sejarah tidak ikut dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah. Juga apabila meneliti tulisan T.B. Simatupang, saat peristiwa serangan tersebut adalah Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang. Simatupang telah menulis secara garis besar mengenai hal-hal seputar serangan tersebut, dari mulai perencanaan sampai penyebarluasan berita serangan itu. Buku itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. Diterbitkan ulang pada tahun 1980.

Usai perang gerilya, dua orang perwira yang bergerilya di wewengkon Gunung Sumbing, mendapat promosi kenaikan jabatan. Pada bulan September 1949, Kolonel Bambang Sugeng menjadi Kepala Staf "G" (General = Umum) dan ketika Simatupang ditugaskan untuk ikut menjadi anggota delegasi Republik dalam KMB di [[Den Haag]], Bambang Sugeng diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Perwira kedua yang mendapat kenaikan jabatan adalah Letnan Kolonel dr. Wiliater Hutagalung, yang diangkat menjadi Kwartiermeestergeneral Staf "Q" TNI AD (Kepala Staf "Q" – Head Quarter). Mengenai dr. W. Hutagalung, dalam buku Laporan dari Banaran, Simatupang mencatat: "dr Hutagalung, aktif berjuang melawan Inggris di Surabaya tahun 1945. Tahun 1948 ditunjuk sebagai wakil Angkatan Bersenjata pada Komite Hijrah yang menangani penarikan mundur tentara Republik dari wewengkon yang diduduki BelandaWalanda."

Salah satu keputusan [[Konperensi Meja Bundar]] adalah penyerahan seluruh perlengkapan militer BelandaWalanda yang ada di Indonésia, kepada TNI (Tentara Nasional Indonésia). Pada perundingan dengan pihak BelandaWalanda untuk serah terima perlengkapan militer tersebut, delegasi Indonésia dipimpin oleh Kwartiermeester-generaal Staf "Q" Letnan Kolonel Dr. W. Hutagalung. Wakilnya adalah Kolonel G.P.H. [[Djatikusumo]] [Diceriterakan oleh alm. Kol TNI (Purn.) [[Alex E. Kawilarang]] dalam pertemuan pada [[9 November]] [[1999]] di [[Gedung Joang ’45]], Menteng Raya 31]. Dalam pelaksanaan serah terima, Hutagalung dibantu oleh Kapten Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan militer, dan dr. Satrio, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan medis.