Sajarah Indonésia: Béda antara owahan

Mulai tahun [[1602]] [[BelandaWalanda]] secara perlahan-lahan menjadi penguasa wewengkon yang kini adalah Indonésia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah [[Timor Portugis]], yang tetap dikuasai [[Portugal]] hingga [[1975]] ketika berintegrasi menjadi provinsipropinsi Indonésia bernama [[Timor Timur]]. BelandaWalanda menguasai Indonésia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonésia dikuasai [[Britania]] setelah [[Perang Jawa Britania-BelandaWalanda]] dan masa penjajahan [[Jepang]] pada masa [[Perang Dunia II]]. Sewaktu menjajah Indonésia, BelandaWalanda mengembangkan [[Hindia-BelandaWalanda]] menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan BelandaWalanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wewengkon Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah BelandaWalanda mendekati kebangkrutannya.

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-BelandaWalanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah BelandaWalanda namun oleh perusahaan dagang bernama [[VOC|Perusahaan Hindia Timur BelandaWalanda]] ([[bahasa BelandaWalanda]]: ''Verenigde Oostindische Compagnie'' atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wewengkon tersebut oleh Parlemen BelandaWalanda pada tahun [[1602]]. Markasnya berada di [[Batavia]], yang kini bernama [[Jakarta]].

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan [[monopoli]]nya terhadap [[perdagangan rempah-rempah]] di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil [[rempah-rempah]], dan terhadap orang-orang non-BelandaWalanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk [[Kepulauan Banda]] terus menjual [[pala|biji pala]] kepada pedagang Inggris, pasukan BelandaWalanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

=== Kolonisasi pemerintah BelandaWalanda ===

{{utama|Indonésia: Era BelandaWalanda}}

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir [[abad ke-18]] dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah [[Thomas Stamford Raffles]], pemerintah BelandaWalanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun [[1816]]. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam [[Perang Diponegoro]] pada tahun [[1825]]-[[1830]]. Setelah tahun [[1830]] sistem [[tanam paksa]] yang dikenal sebagai ''cultuurstelsel'' dalam [[bahasa BelandaWalanda]] mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti [[teh]], [[kopi]] dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanagara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang BelandaWalanda maupun yang Indonésia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah [[1870]].

Pada [[1901]] pihak BelandaWalanda mengadopsi apa yang mereka sebut [[Kebijakan Beretika]] (bahasa BelandaWalanda: ''Ethische Politiek''), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang [[pribumi]], dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral [[Johannes Benedictus van Heutsz|J.B. van Heutsz]] pemerintah Hindia-BelandaWalanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-BelandaWalanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi nagara Indonésia saat ini.

Pada [[1905]] gerakan nasionalis yang pertama, [[Serikat Dagang Islam]] dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun [[1908]] oleh gerakan nasionalis berikutnya, [[Budi Utomo]]. BelandaWalanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di BelandaWalanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonésia yang pertama, [[Soekarno]].

Pada Mei [[1940]], awal [[Perang Dunia II]], BelandaWalanda diduduki oleh [[Nazi]] [[Jerman]]. Hindia-BelandaWalanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke [[Amerika Serikat]] dan [[Britania]]. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni [[1941]], dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan BelandaWalanda. Pasukan BelandaWalanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Pada Juli 1942, [[Soekarno]] menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. [[Soekarno]], [[Mohammad Hatta]], dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonésia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di laladan yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami [[siksaan]], terlibat [[Perbudakan seks pada Perang Dunia II|perbudakan seks]], penahanan sembarang dan hukuman mati, dan [[kejahatan perang]] lainnya. Orang BelandaWalanda dan campuran Indonésia-BelandaWalanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonésia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, [[Soepomo]] membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu [[Muhammad Yamin]] mengusulkan bahwa nagara baru tersebut juga sekaligus mengklaim [[Sarawak]], [[Sabah]], [[Malaya]], Portugis Timur, dan seluruh wewengkon Hindia-BelandaWalanda sebelum perang.

Pada [[18 Agustus]] [[1945]] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonésia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan [[Mohammad Hatta]] sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonésia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada [[31 Agustus]] dan menghendaki Republik Indonésia yang terdiri dari 8 provinsipropinsi: [[Sumatra]], [[Kalimantan]] (tidak termasuk wewengkon Sabah, Sarawak dan Brunei), [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[Jawa Timur]], [[Sulawesi]], [[Maluku]] (termasuk [[Papua]]) dan [[Kepulauan Sunda Kecil|Nusa Tenggara]].

Dari [[1945]] hingga [[1949]], persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran BelandaWalanda sepanjang konflik ini agar BelandaWalanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha BelandaWalanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan BelandaWalanda segera merebut kembali kutha krajan kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan [[Yogyakarta]] sebagai kutha krajan mereka. Pada [[27 Desember]] [[1949]] (lihat artikel tentang [[27 Desember 1949]]), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu [[Juliana dari BelandaWalanda]] memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonésia. Pada 1950, Indonésia menjadi anggota ke-60 [[PBB]].

Pada saat kemerdekaan, pemerintah BelandaWalanda mempertahankan kekuasaan terhadap [[Papua bagian barat|belahan barat]] pulau [[Nugini]] (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada [[1 Desember]] [[1961]].

Negosiasi dengan BelandaWalanda mengenai penggabungan wewengkon tersebut dengan Indonésia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonésia mendarat di Irian pada [[18 Desember]] sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonésia dan BelandaWalanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan BelandaWalanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonésia yang menghasilkan [[Perjanjian New York]] pada Agustus 1962, dan Indonésia mengambil alih kekuasaan terhadap [[Irian Jaya]] pada [[1 Mei]] [[1963]].

{{Sajarah provinsipropinsi Indonésia}}