Orde Baru: Béda antara owahan

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ékonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan naséhat dari ahli ékonomi didikan [[dunia Barat|Barat]]. [[DPR]] dan [[MPR]] tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan [[Cendana]]. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian [[Pendapatan Asli Laladan|PAD]] juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsipropinsi tiap tahunnya harus disetor kepada [[Jakarta]], sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan laladan.