Dhémokrasi: Béda antara owahan

 

<!--

 

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu nagara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh [[warganagara]], namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga nagara berhak untuk memilih (mempunyai [[hak pilih]]).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin nagara tersebut sebagai nagara dhémokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem dhémokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta dhémokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin nagara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun nagara. Banyak nagara dhémokrasi hanya memberikan [[hak pilih]] kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

 

 

 

Kata "dhémokrasi" berasal dari dua kata, yaitu ''demos'' yang berarti [[rakyat]], dan ''kratos/cratein'' yang berarti [[pemerintahan]], sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep dhémokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena dhémokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu nagara.

 

 

Prinsip semacam [[trias politica]] ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Intinya, setiap lembaga nagara bukan saja harus akuntabel (''accountable''), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga nagara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga nagara tersebut.

 

-->

== Deleng uga ==

* [[Pendhémokrasian]]

* [[Disapproval voting]]

* [[Rumah Kebebasan]] — scores all nations on civil liberties and political rights

* [[The Kyklos]]

* [[Liberalisme]]

* [[Pelajar untuk dhémokrasi global]]

* [[Theokrasi]]

 

== Pranala jaba ==